Dampak Demokrasi Liberal Terhadap Ekonomi Di Indonesia Tahun 1950-1959

Posted on
Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi Kondisi ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk mengubah struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional berjalan tersendat-sendat. Faktor yang menyebabkannya yaitu :
  1. Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang telah ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1.5 Triliun rupiah dan hutang dalam negeri sebesar 2.8 Triliun rupiah.
  2. Defisit sebesar 5.1 Miliar yang harus ditanggung.
  3. Perekonomian Indonesia bergantung pada jenis ekspor hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan, apabila seruan berkurang, maka ekonomi Indonesia akan terpukul.
  4. Politik keuangan Indonesia dirancang oleh Belanda.
  5. Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem perekonomian.
  6. Belum mempunyai pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum adanya tenaga jago dan dana yang memadai.
  7. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan separatisme.
  8. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri yang menjadikan pengeluaran di bidang keamanan terus meningkat.
  9. Kabinet yang terus berganti menjadikan program-program kabinet tidak sanggup dilaksanakan sementara kegiatan gres mulai dirancang.
  10. Meledaknya angka pertumbuhan penduduk.
Masalah jangka pendek
Masalah jangka pendek yang dihadapi yaitu :
  1. Banyaknya jumlah uang yang beredar.
  2. Naiknya biaya hidup.
Masalah jangka panjang
Masalah jangka panjang yang dihadapi yaitu Pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.
Pada masa kabinet Sukirman, salah satu perubahan ekonomi yang terjadi yaitu nasionalisasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Proses Nasionalisasi itu menyangkut 3 bidang utama yaitu nasionaliasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia, pembentukan Bank Negara Indonesia, dan pemberlakuan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI).

Baca Juga :   Sejarah Perang dan Perjuangan Pangeran Diponegoro

Bank Indonesia yaitu bank nasional pertama Indonesia dan dikukuhan pada 5 Juli 1946. Langkah selanjutnya yaitu nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (BI) yang berfungsi sebagai bank sentral dan kolam sirkulasi. Pemerintah Indonesia juga melaksanakan nasionalisasi mata uang Republik Indonesia dengan menukar mata uang Jepang ke mata uang Indonesia (ORI).

Pada masa demokrasi parlemeter, proses nasionalisasi ekonomi Indonesia tidak berjalan dengan mulus alasannya konflik kepentingan antar kelompok di dalam badan konstituante dan parlementer. Salah satu problem yang dihadap yaitu kondisi yang timpang alasannya berpindahnya aset-aset modal yang dimiliki oleh para pengusaha Belanda ke tangan pengusaha nonpribumi.

Untuk mengatasi problem tersebut Kongres Nasional Importir Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan yang dinamakan Gerakan Asaat. Gerakan itu mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang sanggup melindungi pengusaha pribumi dalam berdaya absurd terhadap pengusaha-pengusaha nonpribumi.

Baca juga:

Demikian Dampak Demokrasi Liberal Terhadap Ekonomi di Indonesia tahun 1950-1959, agar menjadi catatan sejarah nasional.

Baca Juga :   Sejarah Asal Usul berdiri Negara Indonesia