Tentang Mpr Dan Dpr Di Indonesia

Posted on
MPR dan dewan perwakilan rakyat di yakni forum tinggi negara di Indonesia. Dalam sejarahnya, semenjak tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yang masih muda dalam menyusun pemerintahan, politik, dan manajemen negaranya.
Landasan berpijaknya yakni ideologi Pancasila yang diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri beberapa ahad sebelumnya dari penggalian serta perkembangan budaya masyarakat Indonesia dan sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pra Amendemen yang gres ditetapkan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. (wikipedia)
Pada awal masa Orde Lama, MPR belum sanggup dibuat secara utuh alasannya yakni gentingnya situasi ketika itu. Hal ini telah diantispasi oleh para pendiri bangsa dengan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amendemen) menyebutkan, Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan dukungan sebuah Komite Nasional. (wikipedia)
Berikut klarifikasi MPR dan dewan perwakilan rakyat di Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan forum Negara Tertinggi di Indonesia. Berdasarkan Amandemen IV Undang-Undang Dasar ’45, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan lagi merupakan forum tertinggi alasannya yakni tidak melakukan seluruh kedaulatan rakyat, menyerupai menentukan atau menunjuk presiden dan wakil presiden menyerupai pada periode-periode sebelumnya. Presiden dan wakil presiden dipilih pribadi oleh rakyat.

Baca Juga :   Sistem Pemerintahan Desa Dan Kecamatan Di Indonesia Lengkap
 MPR dan dewan perwakilan rakyat di yakni forum tinggi negara di Indonesia Tentang MPR dan dewan perwakilan rakyat di Indonesia
Logo MPR Indonesia
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sementara anggota dewan perwakilan rakyat dan DPD dipilih melalui pemilihan umum (pemilu). Pada periode sebelumnya, anggota MPR yakni seluruh anggota dewan perwakilan rakyat ditambah dengan Utusan Golongan.
Jumlah anggota MPR periode 2009 – 2014 yakni 692 orang yang terdiri dari 560 anggota dewan perwakilan rakyat dan 132 anggota DPD. Ketua MPR kini ini, periode 2009-2014 dijabat oleh Taufiq Kiemas, Ketua MPR periode 2004 – 2009 yakni Hidayat Nur Wahid, ketua MPR periode 1999 – 2004 dijabat oleh Amien Rais.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan forum perwakilan rakyat di mana anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil Partai Politik yang dipilih pribadi oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun.

 MPR dan dewan perwakilan rakyat di yakni forum tinggi negara di Indonesia Tentang MPR dan dewan perwakilan rakyat di Indonesia
Logo dewan perwakilan rakyat Indonesia
Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat 560 anggota. Ketua dewan perwakilan rakyat periode 2009-2014 yakni Marzuki Alie. Komisi-Komisi di dewan perwakilan rakyat RI adalah:
KOMISI I, Ruang Lingkup: PERTAHANAN INTELIJEN, LUAR NEGERI. KOMUNIKASI DAN INFORMASI.
KOMISI ll, Ruang Lingkup: PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAN OTONOMI. DAERAH, APARATUR NEGARA, AGRARIA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KOMISI III, Ruang Lingkup: HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN.
KOMISI IV, Ruang Lingkup: PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN.
KOMISI V, Ruang Lingkup: PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAI, BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA, DAN BADAN SAR NASIONAL.
KOMISI VI, Ruang Lingkup: PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN, lNVESTASI, KOPERASI UKM BUMN, STANDARISASI NASIONAL.
KOMISI VII, Ruang Lingkup: ENERGI SUMBER DAYA MINERAL, RISET DAN TEKNOLOGl, LINGKUNGAN HIDUP.
KOMISI VIII, Ruang Lingkup: AGAMA, SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KOMISI IX, Ruang Lingkup: KEPENDUDUKAN, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.
KOMISI X, Ruang Lingkup: PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA, KESENIAN, PERFILMAN, KEBUDAYAAN, DAN PERPUSTAKAAN.
KOMISI XI, Ruang Lingkup: KEUANGAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK.

Baca Juga :   Sistem Pemerintahan Desa Dan Kecamatan Di Indonesia Lengkap

Lembaga Tinggi Negara
Lembaga negara Indonesia selain MPR dan dewan perwakilan rakyat yakni sebagai berikut:
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan dewan yang anggota-anggotanya mewakili tempat atau provinsi masing-masing. Setiap tempat atau provinsi di Indonesia diwakili oleh 4 orang yang dipilih pribadi oleh rakyat di wilayahnya masing-masing.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2009 – 2014 dijabat Irman Gusman. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yakni pemimpin tertinggi dalam DPD-Rl. DPD merupakan forum legislatif gres yang dibuat pada 2004.

Presiden
Presiden, wakil presiden, dan kabinet merupakan sentra forum eksekutif. Presiden menunjuk, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri untuk membantunya. Dengan demikian menteri-menteri bertanggungjawab kepada presiden.

Presiden Republik Indonesia periode 2005 – 2014 yakni Susilo Bambang Yudhoyono dengan wakil presiden Prof. Dr. Boediono. Susilo Bambang Yudhoyono diusung oleh Partai Demokrat menunjuk sejumlah pemimpin Partai Politik untuk duduk di kabinetnya dengan tujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan mengingat kuatnya posisi forum legislatif di Indonesia. Sekalipun demikian, pos-pos penting dan strategis di dalam Kabinet biasanya diisi oleh Menteri tanpa portofolio partai, yakni berasal dari seseorang yang dianggap Ahli dalam bidangnya.

Baca Juga :   Sistem Pemerintahan Desa Dan Kecamatan Di Indonesia Lengkap

Bagaimana jalannya pemerintahan SBY? Silahkan kunjungi : Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Mahkamah Agung (MA)
Lembaga Yudikatif semenjak masa reformasi dan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, termasuk pengaturan manajemen para Hakim. Meskipun demikian keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap dipertahankan.

Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
Dengan adanya ketetapan MPR hasil ST MPR 2002, wacana Amandemen IV Undang-Undang Dasar ’45, keberadaan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapus alasannya yakni dianggap komponen eksekutif. Selanjutnya DPA akan diganti dengan forum yang tetap berkedudukan sebagai penasihat presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden.