Sejarah 21 Mei 1998 Sampai 20 Oktober 1999 Kala Pemerintahan Habibie

Posted on
Reformasi telah lewat, lantas bagaimana perjalanan sejarah Indonesia selanjutnya? Setelah B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden 21 Mei 1998, ia menerima kiprah memimpin bangsa Indonesia. Dalam kesepakatan yang diucapkannya, ia akan memperhatikan sungguh-sungguh dinamika aspirasi yang berkembang dalam pelaksanaan reformasi secara menyeluruh Ia bertekad mewujudkan pemerintahan yang higienis dan bebas dari praktek KKN.

 ia menerima kiprah memimpin bangsa Indonesia 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999 Masa Pemerintahan Habibie

Tugas Habibie ialah mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia semenjak pertengahan tahun 1997. Di samping itu, ia juga dituntut membuat pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semua itu harus dilakukan oleh Habibie untuk menjawab tantangan kala reformasi ini.

Dasar Hukum Habibie Menjadi Presiden

Naiknya Habibie menjadi Presiden menggantikan Soeharto menjadi polemik di kalangan andal hukum. Ada sebagian yang menilai hal itu konstitusional, namun ada Juga yang memberi evaluasi hal itu inkonstitusional. Adanya dua pendapat tersebut disebabkan aturan yang kita miliki tidak lengkap, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.
Yang menyatakan bahwa Habibie menjadi presiden ialah konstitusional, sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa, “Bila Presiden mangkat, berhenti atau tidak sanggup melaksanakan kewajibannya, ia diganti oleh Wapres hingga habis waktunya.”
Yang menyatakan bahwa naiknya Habibie menjadi Presiden ialah inkonstitusional, dengan melandaskan pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, ”Sebelum Presiden memangku jabatan maka Presiden harus mengucapkan sumpah dan kesepakatan di depan MPR atau. DPR.” Habibie tidak melaksanakan hal yang demikian. Ia mengucapkan Sumpah dan kesepakatan di depan Mahkamah Agung dan personil MPR dan dewan perwakilan rakyat yang bukan bersifat kelembagaan.
Dalam Tap. MPR Nomor V11/1973 memungkinkan sumpah itu di depan MA, namun ia tidak melihat alasan bahwa ketika itu tidak dimungkinkan sumpah dan kesepakatan Presiden dilakukan di depan MPR atau DPR. Artinya sumpah dan kesepakatan Presiden bisa dilakukan di depan rapat DPR, meskipun ketika itu gedung MPR/DPR masih dikuasai mahasiswa. Selain itu Soeharto seharusnya mengembalikan dulu mandatnya kepada MPR yang mengangkatnya.
Secara aturan materiil (normatif yuridis) naiknya Habibie menjadi Presiden sah dan konstitusional. Namun secara aturan formal (hukum acara) hal itu tidak konstitusional, alasannya ialah perbuatan aturan yang sangat penting yaitu pelimpahan wewenang dari Soeharto kepada Habibie harus melalui kegiatan resmi yang konstitusional.

Apabila perbuatan aturan itu dihasilkan dari kegiatan yang tidak konstitusional maka perbuatan aturan itu menjadi tidak sah. Saat itu dewan perwakilan rakyat tidak memungkinkan untuk bersidang, harusnya ada alasan yang besar lengan berkuasa dan itu harus dinyatakan sendiri oleh DPR.

Berdasarkan hal tersebut, secara yuridis formal ada dualisme kepemimpinan, alasannya ialah ketika itu mandat Soeharto sebagai Presiden belum dicabut. Jika dilihat dari sudut yuridis formal masih berlaku. Jika demikian maka apa pun nama sidangnya MPR harus tetap bersidang untuk mendapatkan pengunduran diri Soeharto, dan jikalau diterima maka MPR mencabut mandatnya, Baru hal itu dinyatakan sah.
Begitu juga naiknya Habibie menjadi Presiden juga harus melalui Tap. MPR baru, sehingga ketetapan sebelumnya yang mengangkatnya menjadi Wakil Presiden harus dicabut melalui sidang MPR. Soeharto seharusnya mempertanggungjawabkan kepemimpinannya semenjak Maret 1998, baik secara kelembagaan MPR maupun individu. Prosedur pertanggungjawaban itu harus tetap dipenuhi.

Langkah-Langkah yang Dilakukan Habibie

Krisis ekonomi dan politik’yang dihadapi oleh pemerintah pada masa terakhir itu sangat berat lantaran kalau tidak hati-hati dalam pengelolaannya, dampak yang ditimbulkan sanggup mengancam disintegrasi bangsa. Apabila disimak kecenderungan negatif yang dibawa situasi krisis dan arus reformasi pada masa itu ibarat dengan yang pernah terjadi pada masa awal kemerdekaan.

Pembentukan Kabinet

Pada tanggal 22 Mei 1998 Presiden ke-3 Indonesia Prof. Dr. B.J. Habibie telah membentuk kabinet gres yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 Menteri, yang meliputi perwakilan dari militer (ABRI), Golkar, PPP, dan PDI.
Pada tanggal 25 Mei diadakan pertemuan pertama kabinet Habibie, membentuk komite untuk merancang undang-undang politik yang lebih longgar, menjanjikan pemilu dalam waktu setahun, dan menyetujui pembatasan masa jabatan presiden dua periode (dua kali lima tahun). Upaya tersebut menerima sambutan positif. Akan tetapi pemerintahan Habibie masih dituntut untuk merealisasikan kegiatan reformasi tersebut.

Upaya Perbaikan Ekonomi

Habibie naik menjadi presiden diwarisi krisis ekonomi yang cukup parah. Agar bangsa Indonesia sanggup segera keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, Habibie berusaha melaksanakan langkah-langkah untuk memperbaiki ekonomi. Langkah-langkah tersebut di antaranya sebagai berikut:
  • Merekapitalisasi perbankan.
  • Merekonstruksi perekonomian nasional.
  • Melikuidasi beberapa bank bermasalah.
  • Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000,00.
  • Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF.

Reformasi di Bidang Politik

Kedudukan B.J. Habibie sebagai presiden RI ada yang pro dan ada yang kontra. Hal tersebut merupakan kewajaran dalam kehidupan politik di suatu negara. Di kala reformasi presiden Habibie mengupayakan politik Indonesia dalam kondisi yang transparan dan merencanakan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga sanggup dibuat forum tinggi negara yang betul-betul representatif.
Dalam pemilu yang diselenggarakan presiden B.J. Habibie ternyata rakyat sanggup menyalurkan aspirasinya sehingga bermunculan partai-partai politik sebanyak lebih.. kurang 45 partai. Hal ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang hanya terdiri dari tiga orsospol penerima pemilu.
Di bidang politik Habibie juga membebaskan narapidana politik di antaranya yaitu Sri Bintang Pamungkas, mantan anggota dewan perwakilan rakyat yang masuk penjara lantaran mengkritik Presiden Soeharto, serta Muchtar Pakpahan, pemimpin buruh yang dijatuhi eksekusi lantaran dituduh memicu kericuhan di Medan tahun 1994. Di samping itu, Habibie juga mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen.

Kebebasan Menyampaikan Pendapat

Kebebasan memberikan pendapat di muka umum yang pada masa pemerintahan sebelumnya dibatasi, pada masa pemerintahan Habibie dibuka selebar-lebarnya. Habibie memperlihatkan ruang bagi siapa saja yang akan memberikan pendapat dalam bentuk rapat umum dan unjuk rasa.
Yang menjadi pola bagi kepolisian dalam menangani perkara unjuk rasa ialah UU No. 28 Tahun 1997 perihal Kepolisian RI. Yang dimaksud ialah Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi: ”Untuk kepentingan umum, pejabat Polisi Republik Indonesia dalam melaksanakan kiprah dan kewenangannya sanggup bertindak sesuai penilaiannya sendiri;”
Tetapi dalam menghadapi para pengunjuk rasa polisi memakai pasal yang berbeda-beda, meskipun mereka melaksanakan unjuk rasa secara bersamaan. Selama itu yang sering dipakai ialah Pasal 510 KUHP, yaitu tindak pidana ringan (tipiring). Ada yang memakai UU No. 5/PNPS/1963 perihal Kegiatan Politik, dan lain sebagainya.
Kalau pelaku unjuk rasa ditindak dengan pasal yang berbeda sanggup dimaklumi. Hal itu lantaran untuk menangani pengunjuk rasa belum ada aturan aturan yang jelas. Biasanya Polisi memakai UU No. 5/PNPS/1963 perihal Kegiatan Politik. Dalam Pasal 3 UU Kegiatan Politik yang berbunyi:
”Barangsiapa akan mengadakan kegiatan politik, berupa rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan atau demonstrasi diwajibkan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelumnya memberitahukan hal itu kepada kantor polisi seDaerah dan Pengurus Front Nasional seDaerah disertai dengan keterangan-keterangan sejelas-jelasnya perihal tujuan, sifat, dan cara pelaksanaannya.”
Penggunaan UU Kegiatan Politik ternyata menimbulkan silang pendapat. Menurut beberapa pakar aturan UU Kegiatan Politik tidak cocok diterapkan dalam menangani unjuk rasa, alasannya dalam UU No. 5/PNPS/1963 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan politik merupakan kegiatan yang eksklusif atau tidak eksklusif sanggup mensugesti dasar dan haluan negara serta pelaksanaannya.
Dalam buku Himpunan Peraturan dan Pedoman Petunjuk Lapangan, pengajuan izin dan pemberitahuan kegiatan masyarakat kepada kepolisian RI, dijelaskan bahwa, pertemuan politik ialah pertemuan yang tidak bersifat keilmuan atau yang tidak diselenggarakan oleh forum keilmuan yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan dan pemerintahan negara dengan maksud mensugesti jalannya kekuasaan negara atau pemerintah.
Persoalannya, apakah agresi unjuk rasa dalam upaya menarik perhatian masyarakat luas dan pemerintah bisa dikatakan sebagai upaya (langsung atau tidak langsung) untuk mensugesti dasar dan haluan negara serta pelaksanaannya? Apakah agresi unjuk rasa juga masuk dalam kategori pertemuan politik sebagaimana yang tersebut di atas?
Ternyata tidak gampang untuk menjawabnya. Sebab pendekatan yang dipakai dalam melihat perkara unjuk rasa berbeda-beda. Aparat penegak aturan lebih mementingkan stabilitas atau aspek keamanan. Sementara para pakar aturan dan politik melihat unjuk rasa sebagai refleksi tingkat kesadaran warga masyarakat pada umumnya, terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
Dalam batas tertentu unjuk rasa merupakan manifestasi proses demokratisasi Makanya banyak kalangan mempertanyakan, mengapa pelaku unjuk rasa ditangkap dan diadili. Apa dasar hukumnya? Kalau hanya menurut UU Kegiatan Politik rasanya kurang pas, bahkan terkesan hanya mencari alasan.
Untuk menghadapi para pengunjuk rasa itu, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat berhasil membuat undang-undang yaitu Undang-undang No. 9 Tahun 1998 perihal Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Pada Bab III, menunjukan perihal hak dan kewajiban
Pasal 5: Warga negara yang memberikan pendapat di muka umum berhak:
a. untuk mengeluarkan pikiran secara bebas, dan
b. memperoleh sumbangan hukum. 
Pasal 6: Warga negara yang memberikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  • menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain,
  • menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum,
  • menaati aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  • menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum,
  • menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.
Pasal 7: Warga negara yang memberikan pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  • melindungi hak asasi manusia,
  • menghargai asas legalitas,
  • menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan
  • menyelenggarakan pengamanan.
Pasal 8: Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya biar penyampaian pendapat di muka umum sanggup berlangsung secara aman, tertib, dan damai.
Bab IV Tentang Bentuk-Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum sanggup berlangsung secara aman, tertib, dan damai.
Pasal 9
1. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum sanggup dilaksanakan dengan: unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan atau mimbar bebas.
2. Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan di Daerah-Daerah terbuka untuk umum, kecuali:
  • di lingkungan istana kepresidenan, Daerah ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional.
  • pada hari besar nasional.
Baca Juga :   Sejarah Orde Baru: Pengertian, Dasar, Latar Belakang, Dan Runtuhnya

3. Pelaku atau penerima penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dihentikan membawa benda-benda yang sanggup membahayakan keselamatan umum.
Pasal 10
1. Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
2. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok.
3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polisi Republik Indonesia seDaerah.
4. Pemberitaan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.
Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut bukan berarti keadaan menjadi lebih tertib ibarat yang diharapkan. Di sana-sini masih selalu sering terjadi pelanggaran-pelanggaran baik oleh para pengunjuk rasa maupun oleh abdnegara keamanan. Bahkan tidak jarang dari pelaksanaan demo terjadi korban, baik dari para pengunjuk rasa, maupun dari abdnegara keamanan. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal berikut.
  • Undang-undang ini belum begitu memasyarakat.
  • Ada para pengunjuk rasa yang sengaja memancing permasalahan. Bahkan biarpun ada ketentuan dihentikan membawa senjata tajam, namun hal itu tidak dihiraukannya.
  • Banyak pula abdnegara keamanan yang terpancing oleh tingkah laris para pengunjuk rasa, sehingga ada yang tidak sanggup mengendalikan diri.
  • Ada perjuangan pihak ketiga (provokator) yang sengaja membuat suasana panas. Mereka menginginkan negara menjadi kacau.

Setiap krisis merupakan momentum koreksi historis jangan hingga struktur yang KKN berkembang lagi. Gejalanya bukan sekadar ”lengsernya” Pak Harto, tetapi yang penting ialah membangun kelompok sipil lebih berpotensi, lantaran keputusan publik belum banyak berubah. Krisis yang kompleks berkaitan dengan sistem Pemerintahan Orde Baru yang kurang memperhatikan tuntutan otonomi daerah, sehingga semua ditentukan dari pusat.
Kebijakan sistem dan taktik pembangunan Daerah yang diterapkan di Indonesia selama Orde Baru perlu ditinjau kembali. Kewenangan Daerah perlu ditingkatkan dalam rangka mengelola pembangunan dan keuangan untuk mewujudkan pola pembangunan Daerah yang mandiri.
Namun untuk mewujudkannya diharapkan kesiapan kelembagaan dan infrastruktur yang representatif, dan harus diubahsuaikan dengan kondisi kemampuan daerah. Di samping itu, perlu disiapkan faktor yang mendukung tercapainya kemandirian daerah, baik dari sisi sumber daya alam maupun manusianya.

Dwifungsi ABRI di Hapus

Menanggapi munculnya somasi terhadap kiprah dwifungsi ABRI menyusul lengsernya Soeharto dari bangku kepresidenan, ABRI bergegas-gegas melaksanakan reorientasi dan reposisi kiprah sospolnya. ABRI berkehendak mereformasi diri, yang sudah dilakukannya dengan dirumuskannya paradigma baru, termasuk impian menarik diri dari banyak sekali posisi sipilnya.
Namun di banyak kalangan, termasuk para mahasiswa, belum merasa puas dengan paradigma gres yang dirumuskan ABRI. Mereka tetap menuntut dihapuskannya dwifungsi ABRI secara menyeluruh, termasuk kiprahnya dalam pengambilan keputusan . di Dewan Perwakilan Rakyat.
Di kala reformasi ABM yang duduk dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi yaitu dari 75 orang menjadi 38 orang. ABRI yang semula terdiri atas empat Angkatan termasuk Polri, mulai tanggal 5 Mei 1999 Polisi Republik Indonesia memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI bermetamorfosis TNI, yang terdiri dari angkatan darat, laut, dan udara.

Reformasi di Bidang Hukum

Pada masa pemerintahan Orde Baru telah didengungkan pembaruan bidang hukum, namun dalam realisasinya produk aturan pada masa itu tetap tidak melepaskan aksara elitenya. Misalnya, Undang-undang Ketenagakerjaan tetap saja tampak adanya dominasi penguasa. dewan perwakilan rakyat yang menerima kritik publik secara kontroversial tetap meloloskan undang-undang tersebut.
dewan perwakilan rakyat selama Orde Baru cenderung telah berubah fungsi, sehingga produk yang disahkan dewan perwakilan rakyat bukan memihak kepentingan masyarakat, melainkan memuaskan penguasa. Pembaruan aturan selama Orde Baru jauh dari maksud reformasi hukum. Sebaliknya justru makin memperkukuh dominasi penguasa yang mengecilkan hak-hak publik.
Oleh lantaran itu, prasyarat untuk melaksanakan dekonstruksi dan reformasi aturan memerlukan reformasi politik yang melahirkan keadaan yang demokratis dan dewan perwakilan rakyat yang representatif mewakili kepentingan masyarakat. Reformasi aturan belum bisa dilakukan dalam waktu singkat. Tumbangnya pemerintahan Soeharto belum cukup sebagai syarat untuk reformasi hukum, tetapi harus diikuti dengan reformasi secara total, sehingga” terbentuk dewan perwakilan rakyat dan pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Pemerintah dan dewan perwakilan rakyat yang demokratis merupakan kunci untuk pembongkaran dan reformasi hukum.
Target reformasi aturan menyangkut tiga hal, yaitu substansi hukum, aparatur penegak aturan yang higienis dan berwibawa, serta institusi peradilan yang independen. Dalam reformasi aturan khususnya substansi aturan diharapkan melahirkan aturan aturan yang berAdat responsif yang menjamin hak-hak masyarakat, demokratis, berdimensi keadilan, dan melindungi kepentingan publik. Kinerja aturan aturan yang adil selain tergantung pada aturan aturan yang benar dan adil juga tergantung pada pelaksanaannya, aparatur penegak aturan bermoral dan menghargai hak asasi insan serta adanya peradilan yang independen.
Pemerintahan Presiden B.J. Habibie bertekad melaksanakan reformasi aturan sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tekad itu menerima sambutan baik menuju tatanan aturan yang didambakan oleh masyarakat. Salah satu tahap untuk reformasi hukum, ia melaksanakan rekonstruksi atau pembongkaran atas Adat bangunan aturan Orde Baru.
Pembongkaran atas aturan aturan baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri yang dibuat selama tiga dasawarsa terakhir memerlukan kerja keras dan ekstra hati-hati dari pengambil keputusan. Langkah itu dimaksudkan untuk menghindari adanya sekadar penggantian kemasan hukum, tetapi isi dan substansinya sama.
Untuk membongkar banyak sekali produk undang-undang Orde Baru maka akan tampak adanya aksara aturan yang mengebiri hak-hak masyarakat. Dalam banyak sekali undang-undang terdapat pasal-pasal yang umumnya memperlihatkan peluang besar dominasi kekuasaan administrator terhadap dewan perwakilan rakyat dan masyarakat. Dominasi tersebut tercermin dari adanya undang-undang yang untuk pengoperasiannya memerlukan banyak peraturan pemerintah.
Sekilas aturan aturan dalam undang-undang tampak cantik dan demokratis. Namun, sesudah diwujudkan dalam peraturan pemerintah yang menguat justru kepentingan pemerintah. Dalam banyak sekali perkara peraturan pemerintah bahkan peraturan menteri bertentangan dengan undang-undang. Hal tersebut merupakan siasat Orde Baru untuk mengelabui publik dan dewan perwakilan rakyat dalarn mempermainkan aturan hukum.
Karakter aturan selama 30 tahun dalam masa pemerintahan Orde Baru cenderung konservatif/ ortodoks /elite. Kondisi tersebut dalam pengertian produk hukum, isinya mencerminkan impian pemerintah yang bersifat positif-instrumentalis, yakni menjadi alat bagi pelaksanaan ideologi kegiatan negara. Hukum ortodoks lebih tertutup terhadap kelompok-kelompok sosial maupun individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatan aturan yang berkarakter konservatif/ ortodoks/ elite peranan dan partisipasi masyarakat “ menerima porsi yang relatif kecil.
Hal tersebut tampak pada produk hukum, terutama yang terkait dengan aturan politik khususnya aturan pemilu yang dikenal dengan lima paket UU politik. Kecenderungan aksara aturan yang elitis tersebut makin parah pada tingkat operasional dan penegakan aturan dalam bidang politik yang menutup pintu bagi pendapat yang berlawanan (vokal). Tak sedikit orang yang terpaksa harus masuk penjara jawaban menyuarakan pendapat yang berbeda.
Dampak produk aturan Orde Baru sangat tidak aman untuk menjamin sumbangan hak-hak asasi insan (HAM) dan berkembangnya demokrasi serta munculnya kreativitas masyarakat. Daya kritis masyarakat tidak berkembang, terbelenggu banyak sekali tembok aturan. Adanya praktek KKN sebagai pengaruh dari adanya aturan aturan yang tidak adil dan merugikan masyarakat. Aturan aturan yang jelek dan berkarakter konservativ tidak bisa disalahkan begitu saja, alasannya ialah aturan khususnya UU sekadar merupakan produk pemerintah dan DPR.
Karena itu keduanya harus bertanggung jawab terhadap produk UU tersebut. Karakter aturan yang jelek tidak lahir begitu saja, tetapi amat bergantung pada konfigurasi politik yang melahirkan UU dan aturan aturan tersebut. Orde Baru mula-mula demokratis, namun bermetamorfosis nondemokratis. Konfigurasi politis yang nondemokratis selama Orde Baru menimbulkan produk UU yang tak mencerminkan keadilan dan demokrasi. 

Sidang spesial MPR (10-13 November 1998)

Sidang spesial MPR ialah salah satu jalan untuk membuka kesempatan memberikan aspirasi rakyat. Dalam sidang istimewa yang diselenggarakan tanggal 10-13 November 1998 MPR diharapkan benar-benar menyuarakan aspirasi masyarakat dengan debat yang lebih segar, lebih terbuka, dan bisa menampung pendapat dari banyak sekali lapisan masyarakat.
Kondisi di luar gedung DPR/MPR Senayan yang kian memanas oleh banyak sekali agresi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang bercampur dengan massa menimbulkan anggota MPR yang bersidang menerima tekanan untuk bekerja lebih keras, lebih serius, dan lebih cepat.
Pada ketika itu, Sidang spesial MPR menghasilkan 12 ketetapan, yaitu sebagai berikut. 
Enam buah ketetapan gres yang dibuat
  1. Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara (Tap. No. X/MPR/1998).
  2. Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tap. No. XI/MPR/1998).
  3. Pembatasan Masa jabatan Presiden dan Wapres Republik Indonesia (Tap. No. XIII/MPR/1998).
  4. Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tap. No. XV/MPR/1998).
  5. Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi (Tap. No. XVI/MPR/1998)
  6. Hak Asasi Manusia (Tap. No. XVII/MPR/1998).
Baca Juga :   Sejarah Reformasi Tonggak Perubahan Indonesia

Dua buah ketetapan yang mengubah dan menambah ketetapan yang lama
  1. Ketetapan perihal Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. I/MPR/1983 perihal Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia N0. I/MPR/1998 (Tap. No. VII/MPR/1998).
  2. Tap. MPR No. XIV/MPR/1998 yang mengubah dan menambah atas Tap. MPR No III/ MPR/ 1998 perihal Pemilihan Umum.

Empat buah ketetapan yang mencabut pelbagai Ketetapan MPR RI, yang terdahulu/lama
  1. Tap. MPR No 111/V/MPR/1998 tentang, yang meliputi Tap. MPR No. IV/1983 perihal Referendum.
  2. Tap. MPR No. IX/MPR/1998, yang mencabut Tap. MPR No. II/MPR/1998 perihal Garis-garis Besar Haluan Negara.
  3. Tap. MPR No. XII/MPR/1998 yang mencabut Tap. No. V/MPR/1998 perihal Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.
  4. Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998 yang mencabut Tap. MPR No. II/MPR/1978 perihal Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan penetapan perihal Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.
Baca Juga :   Mengenal Sejarah Umum Negara Indonesia

Pemilihan Umum 1999 

Salah satu faktor politik yang penting dalam memulihkan multikrisis di Indonesia ialah pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Salah satu yang perlu mendapatkan perhatian jaminan untuk keluar dari krisis diharapkan pemimpin yang dipercaya rakyat.
Asas pemilu (dikutip dari Kantor Departemen Penerangan Kodya Yogyakarta).
1. Langsung
Langsung yaitu pemilih memiliki hak secara eksklusif memperlihatkan bunyi sesuai kehendak nuraninya tanpa perantara.
2. Umum
Umum yaitu bahwa semua warga negara tanpa kecuali yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia 17 tahun berhak menentukan dan 21 tahun berhak dipilih.
3. Bebas
Bebas yaitu bahwa tiap warga negara berhak bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan atau paksaan dari siapa pun/ pihak mana pun.
4. Rahasia
Rahasia yaitu bahwa setiap pemilih dijamin pilihannya tidak diketahui oleh pihak mana pun dengan cara apa pun.
5. Jujur
Bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu (penyelenggara/pelaksana, pemerintah, pengawas, pemantau, pemilih, dan yang terlibat secara eksklusif contohnya pengamat politik) harus bersikap dan bertindak Jujur, yaitu sesuai dengan aturan yang berlaku.
6. Adil
Adil yaitu bahwa pemilih dan parpol penerima pemilu menerima perlakuan yang sama, bebas dari kecurangan pihak mana pun.
Untuk melaksanakan pemilihan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam ketetapan MPR, Presiden Habibie menetapkan tanggal 7 Juni 1999 sebagai waktu pelaksanaannya. Untuk itu maka dicabutlah lima paket undang-undang perihal politik, yaitu undang-undang perihal pemilu, susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang DPR/MPR, partai politik dan Golkar, referendum, serta organisasi massa.
Sebagai gantinya, dewan perwakilan rakyat berhasil menetapkan tiga undang-undang politik baru. Ketiga undang-undang yang diratifikasi pada tanggal 1 Februari 1999 dan ditandatangani Habibie itu ialah undang-undang partai politik, pemilihan umum, dan susunan serta kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
Lahirnya undang-undang politik tersebut menggairahkan kehidupan politik di Indonesia. Hal itu memicu munculnya partai-partai politik yang jumlahnya cukup banyak. Tidak kurang dari 112 partai politik lahir. Dari sekian banyak itu, hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilihan umum. Sebagai pelaksana pemilihan umum ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan lagi .LPU. Anggota KPU terdiri atas wakil dari pemerintah dan partai politik penerima pemilihan umum.
Kampanye pemilihan umum yang diikuti oleh 48 partai digelar di seluruh wilayah Indonesia. Jadwal kampanye pemilu pun telah diatur namun bentrok antarpendukung partai tetap tidak sanggup dihindarkan. Kampanye menelan korban jiwa, bahkan menimbulkan kerusakan dan ketakutan. Suasana Indonesia menjadi kurang aman bagi orang asing.
Pelaksanaan tahap pemilihan umum justru diwarnai banyak dinamika di seputar KPU. Setelah terjadi pengunduran jadwal pencetakan surat suara, KPU kembali melaksanakan pengunduran agenda. Pengunduran kegiatan yang terjadi pada tanggal 23 April 1999 lantaran kondisi lapangan tidak memungkinkan terlaksananya pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II secara cepat. Faktor utamanya lantaran hambatan transportasi Daerah yang terpencil di Indonesia.
Pelaksanaan pemilihan umum yang diperkirakan rusuh, ternyata tidak menjadi kenyataan. Selama pemungutan suara, yaitu pada tanggal 7 Juni 1999, kondisi Indonesia justru relatif aman. Pemungutan bunyi berjalan dengan lancar dan tidak ada kerusuhan. Setelah pemungutan bunyi berakhir, KPU kembali melaksanakan pengunduran jadwal penghitungan akhir. Dalam perhitungan akhir, lima partai yaitu PDI Perjuangan, Partai
Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional, meraih bunyi cukup besar.